Aksi petisi tanda tangan penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), ternyata ditolak oleh Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii, Jumat (14/11/2014).
Bupati Pamekasan saat menemui peserta aksi mengatakan, semua warga berhak menyampaikan pendapat dan aspirasi, tetapi yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak. Ia menyatakan, pihaknya tidak akan ikut-ikutan menandatangani petisi penolak itu, “tetapi jika diinginkan semua aspirasi mahasiswa itu hendak disampaikan ke pemerintah pusat, maka Pemkab Pamekasan siap menfasilitasi”, ujarnya.
“Saya tidak tahu apakah semua masyarakat Pamekasan menolak seperti yang disampaikan. Jangan-jangan besok datang lagi demo memaksa saya untuk tanda tangan menyetujui kenaikan BBM,” katanya.
Pihaknya tidak ingin atas nama rakyat kemudian dijadikan alasan untuk membuat kesimpulan, karena belum tentu semua rakyat Pamekasan menolak rencana kenaikan BBM. “Saya tidak mau tanda tangan dan jika aspirasi ini ingin disampaikan ke pemerintah pusat maka saya siap menfasilitasi, terima kasih,” jelas bupati sambil berlalu dari hadapan pendemo.
“Saya sangat kecewa, karena saya berharap ini menjadi satu suara dengan Pemerintah Pamekasan, bahwa rencana kenaikan BBM layak ditolak bersama,” katanya sambil membubarkan diri.
Sementara demo yang dilakukan oleh PMII Pamekasan itu tuntutannya hanya ada dua, yaitu meminta Bupati menyatakan dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM, dan sekaligus menandatangani petisi penolakan. (syaf/pm)
