Mengaku tidak mendapatkan jatah program Simpanan Kesejahteraan Sosial, Abdurrahman (62) warga Jalan R. Abd. Aziz Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan mendatangi gedung DPRD Pamekasan, Senin (24/11/14).
Kedatangan Abdurahman ke kantor dewan untuk mengadu melalui Komisi I DPRD Pamekasan lantaran pihaknya mendapat katah PSKS yang menjadi program andalah pemerintahan Jokowi – JK.
“Padahal dulu waktu ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), saya dapat. Sekarang kok tidak dapat,” ungkapannya kepada wartawan.
Menurutnya, ia hanya pekerja serabutan, dan tidak memiliki penghasilan tetap. Kadang bekerja sebagai tukang pijat, dan bantu kadang bantu bekerja di kelompok saronen.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menyatakan sejak awal pihaknya telah meminta agar pendataan keluarga miskin dilakukan secara faktual dengan melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya.xx “Hal ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, karena banyak masyarakat yang betul-betul tidak mampu tapi tidak terdata,” katanya.
Menurutnya dalam pendataan keluarga miskin harus melibatkan perangkat desa atau kelurahan seperti RT maupun kepala dusun, karena merekalah yang paling paham kondisi masyarakat.(syaf/MC)
