Madura Aktual, Sumenep; Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Pilkada Sumenep, Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Sumenep, Jawa Timur membeberkan adanya indikasi pelanggaran KPU dalam melakukan rekrutmen PPK dan PPS.
Dalam aksi demonya, mereka mencurigai dan menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep pada saat rekrutmen PPK dan PPS beberapa waktu dinilai tertutup dan tidak tidak mempublikasikan hasil tulis.
Mereka menuding KPU bermain-main dalam rekrutmen PPK dan PPS, sehingga hasil tes tulis tidak pernah dipublikasikan.
“KPU sengaja menutup-nutupi hasil tes dalam rekrutmen PPK dan PPS, dengan mempublikasikan secara terbuka” ungkap Eko Wahyudi, salah seorang aktifis didepan ruang Komisi I, DPRD Sumenep, Kamis (28/5/2015).
Dalam kesempatan tersebut, mereka mendesak Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum untuk mengevaluasi kinerja KPU utamanya dalam rekrutmen PPK.
“Apa yang dilakukan oleh oknum KPU dievaluasi ulang. Kami ini dalam rangka menyelamatkan Pilkada Sumenep,” ujarnya.
Setelah menunjukkan aksinya, salah seorang anggota Komisi I mengajak para pendemo ke kantor KPU untuk mengklarifikasi tutuntan aktifis (san)
Dalam aksi demonya, mereka mencurigai dan menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep pada saat rekrutmen PPK dan PPS beberapa waktu dinilai tertutup dan tidak tidak mempublikasikan hasil tulis.
Mereka menuding KPU bermain-main dalam rekrutmen PPK dan PPS, sehingga hasil tes tulis tidak pernah dipublikasikan.
“KPU sengaja menutup-nutupi hasil tes dalam rekrutmen PPK dan PPS, dengan mempublikasikan secara terbuka” ungkap Eko Wahyudi, salah seorang aktifis didepan ruang Komisi I, DPRD Sumenep, Kamis (28/5/2015).
Dalam kesempatan tersebut, mereka mendesak Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum untuk mengevaluasi kinerja KPU utamanya dalam rekrutmen PPK.
“Apa yang dilakukan oleh oknum KPU dievaluasi ulang. Kami ini dalam rangka menyelamatkan Pilkada Sumenep,” ujarnya.
Setelah menunjukkan aksinya, salah seorang anggota Komisi I mengajak para pendemo ke kantor KPU untuk mengklarifikasi tutuntan aktifis (san)
