 |
| Wazirul Jihad |
Madura Aktual, Sampang; Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memang kerap banyak disoroti oleh sejumlah pihak, tak terkecuali dari lembaga madrasah maupun guru-guru dibawah naungannya.
Selain itu, sorotan yang kerap muncul terkait pencairan dana sertifikasi guru dan bantuan operasional sekolah (BOS).
Hal ini juga diungkap Direktur Raden Mas Cellheng, Wazirul Jihad, pihaknya menyayangkan sikap dan kinerja Kemenag Pamekasan, yang dinilai lamban dan tidak bertindak cepat saat terjadi persoalan. Khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini para guru.
"Semestinya Kemenag sebagai leading sektor, segera mengambil langkah konkret perihal masalah itu. Sebab prinsip keuangan sekarang sudah dipersiapkan oleh pemerintah," kata Wazirul Jihad, kepada sejumlah wartawan, Kamis (07/05/2015).
Selain itu tambah Wazirul, pihaknya sangat menyesalkan sikap Kemenag Pamekasan, yang terkesan tertutup dan tidak transparan terkait keuangan.
"Semestinya Kemenag sebagai leading sektor, segera mengambil langkah konkret perihal masalah itu. Sebab prinsip keuangan sekarang sudah dipersiapkan oleh pemerintah," kata Wazirul Jihad, kepada sejumlah wartawan, Kamis (07/05/2015).
Selain itu tambah Wazirul, pihaknya sangat menyesalkan sikap Kemenag Pamekasan, yang terkesan tertutup dan tidak transparan terkait keuangan.
"Kami ikut prihatin dengan situasi guru saat ini, dan pelaku pendidikan yang informasinya memang BOS dan bantuan lain tidak kunjung cair," sesalnya.
"Yang jelas ini menjadi citra buruk bagi Kemenag, yang tidak kunjung memberikan penjelasan konkret mengenai masalah itu," ungkap pria yang juga sebagai staf ahli Fraksi PPP DPRD Pamekasan itu.
Menurutnya, Kemenag seharusnya meminimalisir kendala pencairan bantuan itu. Sebab selama ini, yang jadi persoalan di lembaga pendidikan seputar itu-itu saja. Sehingga para tenaga pendidik dapat segera menikmati hasil kerja mereka.
"Yang jelas ini menjadi citra buruk bagi Kemenag, yang tidak kunjung memberikan penjelasan konkret mengenai masalah itu," ungkap pria yang juga sebagai staf ahli Fraksi PPP DPRD Pamekasan itu.
Menurutnya, Kemenag seharusnya meminimalisir kendala pencairan bantuan itu. Sebab selama ini, yang jadi persoalan di lembaga pendidikan seputar itu-itu saja. Sehingga para tenaga pendidik dapat segera menikmati hasil kerja mereka.
"Pastinya hal itu juga dibutuhkan aksi konkrit dari institusi yang menaungi mereka (para guru)," jelasnya.
Pihaknya berharap, persoalan itu segera bisa di atasi tanpa harus ada pihak yang dirugikan. "Tentunya kami berharap agar Kemenag, bisa segera mencairkan apa yang menjadi keluhan teman-teman guru," harapnya. [*]
Pihaknya berharap, persoalan itu segera bisa di atasi tanpa harus ada pihak yang dirugikan. "Tentunya kami berharap agar Kemenag, bisa segera mencairkan apa yang menjadi keluhan teman-teman guru," harapnya. [*]
