Madura Aktual, Sumenep. Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Sumenep Madura, lagi, menggelar demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, mempertanyakan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMA Bantuan, yang hingga saat ini masih diproses secara hukum.
Ketua PC PMII Sumenep, Imam Syafi’i, penyampain Kajari bahwa SP3 yang dikeluarkan audit BPKP itu tidak benar. “Saya telah datang ke BPKP Jatim, sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan audit. Ini sudah jelas, jika Kajari main-main dalam mengeluarkan SP3,” jelas , Selasa (02/09/14).
Proses surat penghentian penyidikan perkara (SP3), tambah Syafi’I, harus melalui proses yakni expose pertama, expose terakhir, lalu audit. “Ini tidak dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Maka, SP3 sudah jelas cacat hukum,” tegasnya.
Jika dalam satu pekan tidak ada perkembangan dalam kasus pengadaan lahan SMA Batuan, maka akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kejaksaan Agung, ungkapnya, “PMII juga akan menempuh hukum lain, yakni siap mempraperadilankan SP3 itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama Kajari Sumenep Roch Adi Wibowo mengaku jika SP3 itu bukan atas dasar hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). “Semuanya sudah saya periksa. Soal pembebasan lahan sudah ada tim dari Kantor Jasa Penilai Publik,” terangnya pada insan media.
Dalam demo tersebut, para aktifitas mencoba dan berusaha memasuki halaman Kanto Kejari, namun pihak aparat kepolisian yang berjaga dalam demo tersebut, berusaha meredam para mahasiswa itu, hingga sampai terjadi massa memasuki ke dalam pagar halaman kantor.
“Kejari hanya dijadikan tempat negosiasi untuk mengamankan koruptor. Sudah terjadi kongkalikong antara Kejari dan koruptor. Mafia hukum harus dibasmi,” teriak Zainollah geram, salah seorang aktifis yang terlibat dalam demo.
Mereka juga membawa sangkar ayam dan tikus sebagai lambang mahasiswa tidak percaya pada pihak Kejari, lalu membakarnya dengan slogan kecaman. (MAK)
