Madura Aktual, Sampang; Sebanyak 57 unit alat pertanian berupa traktor masih ngendon di kantor Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, hingga saat ini belum disalurkan kepada Kelompok Tani (Poktan).
Plt Kepala Disperta Kabupaten Sampang, Syamsul Hidayat, saat dikonfirmasi mengatakan, belum disalurkannya traktor tersebut lantaran masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah Poktan.
"Masih dilakukan verifikasi dulu. Kita berharap bantuan tersebut bisa diperuntukkan bagi Poktan-poktan yang sangat membutuhkan," jelas Syamsul Hidayat, Rabu (29/4/2015).
Dilansir dari beritajatim.com, puluhan traktor tersebut nantinya baru bisa diserahkan kepada Poktan penerima yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) dari Bupati Sampang. "Kita teliti berkasnya. Bantuan itu akan kita prioritaskan kepada Poktan yang belum mendapat bantuan pada waktu sebelumnnya," paparnya.
Terpisah, Zin Firdaus anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sampang mengatakan, Disperta harus melakukan proses verifikasi yang teliti terhadap para Poktan, karena menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada Poktan yang sengaja diploting sebagai penerima.
"Data Poktan penerima juga butuh diperhatikan, apakah ada kesamaan antara poktan yang dinaungi Dispertan dengan Poktan yang dinaungi BKP4, sebab bukan tidak mungkin poktan penerima bantuan tersebut adalah poktan yang instan, atau poktan yang ada secara tiba tiba," pungkasnya. (bus)
Plt Kepala Disperta Kabupaten Sampang, Syamsul Hidayat, saat dikonfirmasi mengatakan, belum disalurkannya traktor tersebut lantaran masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah Poktan.
"Masih dilakukan verifikasi dulu. Kita berharap bantuan tersebut bisa diperuntukkan bagi Poktan-poktan yang sangat membutuhkan," jelas Syamsul Hidayat, Rabu (29/4/2015).
Dilansir dari beritajatim.com, puluhan traktor tersebut nantinya baru bisa diserahkan kepada Poktan penerima yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) dari Bupati Sampang. "Kita teliti berkasnya. Bantuan itu akan kita prioritaskan kepada Poktan yang belum mendapat bantuan pada waktu sebelumnnya," paparnya.
Terpisah, Zin Firdaus anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sampang mengatakan, Disperta harus melakukan proses verifikasi yang teliti terhadap para Poktan, karena menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada Poktan yang sengaja diploting sebagai penerima.
"Data Poktan penerima juga butuh diperhatikan, apakah ada kesamaan antara poktan yang dinaungi Dispertan dengan Poktan yang dinaungi BKP4, sebab bukan tidak mungkin poktan penerima bantuan tersebut adalah poktan yang instan, atau poktan yang ada secara tiba tiba," pungkasnya. (bus)
