Ketika Gedung DPRD Sebagai Pusat Kekuasaan Tirani

Anggota DPRD Sumenep, saat bersumpah (08/2014) untuk membela rakyat

Madura Aktual, Apa jadinya, bila sebuah komunitas warga membangun bersama tempat (sebut: rumah bersama), kemudian setelah jadi hanya panitianya saja yang berhak memasuki rumah tersebut. Selebihnya (sebut anggota yang lain) untuk memasuki rumah harus melalui prosedur: ijin, daftar tamu, tunjukkan indetitas, ikuti aturan ketat, dan setelah itu harus gitu, harus gini dan seterusnya. Dapat dibayangkan! 

Jadi hak-hak warga yang nota bene sebagai “pemilik rumah” itu tidak boleh serta merta memasuki rumahnya sendiri, sebab rumah yang seharusnya milik bersama itu, telah menjadi sebagai pusat kekuasaan para tirani yang pastinya didalamnya patut dipertanyakan: ada apa?

Illustrasi diatas contoh kecil, meski tidak sama sebagaimana dipertanyakan keberadaan gedung DPRD Sumenep, Jawa Timur, oleh banyak kalangan. Sterilisasi gedung wakil rakyat itu, benar-benar menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat setempat. 

Sebagaimana rumor berkembang, di gedung DPRD Sumenep diberlakukan aturan-aturan “aneh” dan setiap pintu masuk dijaga ketat oleh petugas satuan pengaman (satpam) sehingga awak media untuk memasuki gedung ini harus melalui prosedur sedemikian rupa. (baca: Gedung Rakyat Tak Lagi Bebas Untuk Rakyat)

Khususnya bagi jurnalis kondisi macam ini, tentu merupakan hambatan besar untuk menjalankan profesinya, sebab gedung rakyat merupakan sumber informasi paling aktual dari pernghuninya yang mengatasnamakan rakyat. Jurnalisi berkewajiban menginput informasi dari para wakil rakyat itu, untuk disebarkan dan dipahamkan kepada rakyat. 

Pembuktian ini tampak jelas dari kasusu beberapa waktu lalu ketika awak media mau konfirmasi Ketua Komisi B di ruang gedung DPRD Sumenep, ternyata diusir oleh oknum anggota DPRD, dan akibatnya para wartawan dan aktifis masyarakat dan pergerakan mahasiswa berang dan meradang .

Nah, dari hal inilah yang kerap memicu putusnya komunikasi antar rakyat dan wakilnya, yang berakibat lahirnya ketidakpercayaan rakyat terhadap anggota DPR. Rakyat akan disanjung dan dielu-elukan harapannya ketika calon anggota berkampanye, tapi saat rakyat menagih janji harapan dan keinginannya, pintu gebang ditutup rapat-rapat.

Tentu bukan ini tujuan yang dikelola oleh para pimpinan, anggota, dan manajemen DPRD Sumenep. Kalau tidak, lalu apa? (syaf anton)