 |
| (foto:luwuraya.net) |
Peringatan Hari Buruh tau perayaan May Day seharusnya menjadi inspirasi bagi semua pihak, pekerja, perusahaan, pemerintahan serta pihak-pihak yang bekompeten dengan dunia perekomian masyarakat. Sebab persoalan buruh sangat erat hubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terkait hal tersebut, yang paling mendasar yaitu konsitensi negara dengan berbagai kebijakan yang sudah tetapkan, apa telah memberi dampak terhadap kaum pekerja atau justru makin memperburuk kehidupan rakyat, sebagaimana diakibatkan makin meningkatnya harga-harga kebutuhan rakyat?
Karena fakta bahwa dari pusat hingga ke daerah pemerintah terkesan tidak serius dalam melayani masyarakatnya. Semua kebijakan yang dikeluarkan berhenti pada tahapan wacana, konsep dan arsip. Tidak ada pengawasan hingga pada tataran implementasi dan evaluasi, dengan basaha sederhana “tidak peduli, mau dijalankan atau tidak apa urusanku”.
Standar upah minimum provinsi atau kota, bahkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diberlakukan tidak pernah ditegakkan secara benar dan konsisten. Terkesan pemerintah cepat ‘loyo’ ketika berhadapan dengan berbagai macam alasan klasik para pemilik modal.
Maka tak heran bila setiap tahun dalam memperingati Hari Buruh “May Day” mesti diperingati secara besar-besaran melalui jalan demostrasi, itu adalah hak para buruh, karena sikap mereka dilindungi oleh undang-undang. Negara wajib mendengar secara saksama dan mencantat berbagai keluhan mereka, karena tentu ada banyak beban hidup pahit ingin disampaikan.
Jalan hidup menjadi buruh adalah pilihan hidup, tetapi mereka tidak sedang hidup dalam rimba, hutan belantara. Mereka sedang tinggal dalam sebuah negara yang memiliki dasar falsafah yang kuat yakni Pancasila.
Oleh sabab itu sekiranya terjadi aksi demonstrasi para buruh, tidak sepatutnya dilawan dengan mengarahkan kekuatan alat negara untuk memukul mereka (para buruh), tetapi negara wajib mencari solusi dengan sungguh-sungguh damai. (syaf).
Terkait hal tersebut, yang paling mendasar yaitu konsitensi negara dengan berbagai kebijakan yang sudah tetapkan, apa telah memberi dampak terhadap kaum pekerja atau justru makin memperburuk kehidupan rakyat, sebagaimana diakibatkan makin meningkatnya harga-harga kebutuhan rakyat?
Karena fakta bahwa dari pusat hingga ke daerah pemerintah terkesan tidak serius dalam melayani masyarakatnya. Semua kebijakan yang dikeluarkan berhenti pada tahapan wacana, konsep dan arsip. Tidak ada pengawasan hingga pada tataran implementasi dan evaluasi, dengan basaha sederhana “tidak peduli, mau dijalankan atau tidak apa urusanku”.
Standar upah minimum provinsi atau kota, bahkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diberlakukan tidak pernah ditegakkan secara benar dan konsisten. Terkesan pemerintah cepat ‘loyo’ ketika berhadapan dengan berbagai macam alasan klasik para pemilik modal.
Maka tak heran bila setiap tahun dalam memperingati Hari Buruh “May Day” mesti diperingati secara besar-besaran melalui jalan demostrasi, itu adalah hak para buruh, karena sikap mereka dilindungi oleh undang-undang. Negara wajib mendengar secara saksama dan mencantat berbagai keluhan mereka, karena tentu ada banyak beban hidup pahit ingin disampaikan.
Jalan hidup menjadi buruh adalah pilihan hidup, tetapi mereka tidak sedang hidup dalam rimba, hutan belantara. Mereka sedang tinggal dalam sebuah negara yang memiliki dasar falsafah yang kuat yakni Pancasila.
Oleh sabab itu sekiranya terjadi aksi demonstrasi para buruh, tidak sepatutnya dilawan dengan mengarahkan kekuatan alat negara untuk memukul mereka (para buruh), tetapi negara wajib mencari solusi dengan sungguh-sungguh damai. (syaf).
