 |
| Aktifis Permadi pada aksi demo |
Madura Aktual, Sampang; Aktivis Parlemen Masyarakat Didzalimi (Parmadi) Sampang Madura Jawa Timur gelar aksi demo di gedung DPRD setempat mendesak mendesak Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah untuk mundur dari jabatannya. Parmadi menilai Imam dianggap berupaya menjegal kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD dan Tata Kelola Migas.
”Bahkan kami menduga ada intervensi dari Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah untuk menggembosi kinerja pansus. Sejak awal pembentukan pansus, ketua dewan tidak pernah mendukung,” ungkap Presidiuam Permadi Sholeh, Selasa (13/04/2015) kemarin
Aksi yang kemduian ditemui Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam dan Ketua Pansus Moh. Nasir, Parmadi juga meminta agar pansus lebih transparan.
”Kami mendukung pansus dengan catatan pansus terbuka. Terutama soal tiga BUMD yang ada di Sampang,” ucap Moh. Jakfar, salah seorang aktivis Parmadi.
Tapi Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam menyangkal. ”Selama ini kami sudah terbuka. Hanya saja, hasil yang ke Jakarta belum bisa kami jelaskan secara tuntas,” jelasanggota pansus tersebut.
Politikus asal Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah wakil rakyat yang menolak pansus. Menurutnya, pansus dibentuk demi masyarakat. “Namun, sejumlah wakil rakyat menolak pansus, termasuk Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah”, ungkapnya.
”Kami sejak awal sudah yakin, ada beberapa pihak yang tidak mendukung adanya pansus, baik dari eksekutif maupun dari legislatif sendiri,” katanya.
Menurutnya dari eksekutif, sejumlah SKPD yang kami panggil tidak datang karena ada informasi instruksi langsung dari bupati untuk tidak datang. Kemudian dari pihak legislatif sendiri ada beberapa parpol yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Sampang (KRS) yang menolak pansus.
Setelah dari gedung DPRD para aktivis bergerak menuju kantor Pemkab Sampang, Bupati Fannan Hasib agar mencabut gaji karyawan tiga BUMD di Sampang, baik PT SMP, PT SSS maupun PT GSM.
Namun, para aktifis lagi-lagi ditemui oleh bupati. Massa pun berusaha masuk ke lingkungan pemkab yang kemarin dijaga sejumlah polisi. Aksi dorong antara aktivis dan polisi pun tak terelakkan.
Sejumlah pejabat berusaha menemui, antaranya, Kepala Disperindagtam Misdi, Kabag Umum Suhardjanto, dan Kabag Hukum Juwaini.
Kabag Umum Suhardjanto mejelaskan jika bupati tidak bisa menemui demonstran karena harus memantau ujian nasional (unas) tingkat SMA yang dimulai sejak kemarin. ”Bupati masih ada agenda sidak unas. Jadi kami yang mewakili,” terangnya.
Membantah
”Bahkan kami menduga ada intervensi dari Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah untuk menggembosi kinerja pansus. Sejak awal pembentukan pansus, ketua dewan tidak pernah mendukung,” ungkap Presidiuam Permadi Sholeh, Selasa (13/04/2015) kemarin
Aksi yang kemduian ditemui Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam dan Ketua Pansus Moh. Nasir, Parmadi juga meminta agar pansus lebih transparan.
”Kami mendukung pansus dengan catatan pansus terbuka. Terutama soal tiga BUMD yang ada di Sampang,” ucap Moh. Jakfar, salah seorang aktivis Parmadi.
Tapi Wakil Ketua DPRD Sampang Abdussalam menyangkal. ”Selama ini kami sudah terbuka. Hanya saja, hasil yang ke Jakarta belum bisa kami jelaskan secara tuntas,” jelasanggota pansus tersebut.
Politikus asal Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah wakil rakyat yang menolak pansus. Menurutnya, pansus dibentuk demi masyarakat. “Namun, sejumlah wakil rakyat menolak pansus, termasuk Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah”, ungkapnya.
”Kami sejak awal sudah yakin, ada beberapa pihak yang tidak mendukung adanya pansus, baik dari eksekutif maupun dari legislatif sendiri,” katanya.
Menurutnya dari eksekutif, sejumlah SKPD yang kami panggil tidak datang karena ada informasi instruksi langsung dari bupati untuk tidak datang. Kemudian dari pihak legislatif sendiri ada beberapa parpol yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Sampang (KRS) yang menolak pansus.
Setelah dari gedung DPRD para aktivis bergerak menuju kantor Pemkab Sampang, Bupati Fannan Hasib agar mencabut gaji karyawan tiga BUMD di Sampang, baik PT SMP, PT SSS maupun PT GSM.
Namun, para aktifis lagi-lagi ditemui oleh bupati. Massa pun berusaha masuk ke lingkungan pemkab yang kemarin dijaga sejumlah polisi. Aksi dorong antara aktivis dan polisi pun tak terelakkan.
Sejumlah pejabat berusaha menemui, antaranya, Kepala Disperindagtam Misdi, Kabag Umum Suhardjanto, dan Kabag Hukum Juwaini.
Kabag Umum Suhardjanto mejelaskan jika bupati tidak bisa menemui demonstran karena harus memantau ujian nasional (unas) tingkat SMA yang dimulai sejak kemarin. ”Bupati masih ada agenda sidak unas. Jadi kami yang mewakili,” terangnya.
Membantah
Terkait tuntutan Parmadi Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah membantah menghambat pansus seperti yang dituduhkan aktivis Parmadi kepadanya.
Dinyatakannya tidak benar bila dirinya menolak pembentukan pansus. Hal itu dia buktikan dengan tanda tangannya dalam pembentukan beberapa waktu lalu.
”Kalau pembentukan pansus saya setuju dan sah. Tapi penetapannya yang kami tidak setujui karena tidak melalui paripurna. Sebab, keputusan DPRD adalah paripurna sesuai amanat bamus,” kilahnya. (rm/san)
Dinyatakannya tidak benar bila dirinya menolak pembentukan pansus. Hal itu dia buktikan dengan tanda tangannya dalam pembentukan beberapa waktu lalu.
”Kalau pembentukan pansus saya setuju dan sah. Tapi penetapannya yang kami tidak setujui karena tidak melalui paripurna. Sebab, keputusan DPRD adalah paripurna sesuai amanat bamus,” kilahnya. (rm/san)
