Madura Aktual, Sumenep; Puluhan orang yang tergabung Forum Masyarakat Kepulauan (FMK), beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mempertanyakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan kepulauan,
Mereka mengeluh bahwa selama ini di wilyahnya terjadi kekosongan BBM dan sulit mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan.
Menurutnya, nelayan di kepulauan sulit mendapatkan BBM bersubsidi, padahal jatah BBM untuk masyarakat nelayan sudah disediakan oleh pemerintah, “tapi kenapa kok di kepulauan sering kosong,” kata Aziz Salim Sabibi, koordinator FMK, Rabu (27/05/2015).
Dikatakannya, sekarang banyak nelayan yang belum memiliki rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari pemerintah, akibatnya para nelayan, terpaksa membeli kepada nelayan lain yang sudah memiliki rekomendasi yang bisa membeli solar ke SPBU, meski jumlahnya terbatas
Sehingga bila stok solar di pemilik rekom sudah habis, maka nelayan lain tidak bisa melakukan pemeblian sendiri, dan masih menunggu pemilik rekom melakukan pembelian ke SPBU.
Padahal, pengajuan surat rekomendasi pembelian solar yang diajukan nelayan kepulauan pada satker terkait, membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk penerbitannya.
Mereka menyesalkan, pada saat ada pengajuan, pemerintah daerah berdalih akan melakukan verifikasi. “Masak seperti ini prilaku pejabat. Padahal ini jelas untuk kebutuhan nelayan.
“Kami curiga jangan-jangan ketika diminta data nelayan malah tidak tahu, meski sudah tahu malah nantinya di mark up untuk kepentingan pribadi,” tudingnya.
Warga dari kepuluan tersebut berasal dari wilayah Pulau Raas, Kangean, Arjasa dan Masalembu dan diterima di ruang Komisi II DPRD. Anggota Komisi II, Muchlis, mengaku akan menampung aspirasi masyarakat nelayan kepulauan, untuk kemudian dicarikan solusi pemecahannya. (san)
Mereka mengeluh bahwa selama ini di wilyahnya terjadi kekosongan BBM dan sulit mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan.
Menurutnya, nelayan di kepulauan sulit mendapatkan BBM bersubsidi, padahal jatah BBM untuk masyarakat nelayan sudah disediakan oleh pemerintah, “tapi kenapa kok di kepulauan sering kosong,” kata Aziz Salim Sabibi, koordinator FMK, Rabu (27/05/2015).
Dikatakannya, sekarang banyak nelayan yang belum memiliki rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari pemerintah, akibatnya para nelayan, terpaksa membeli kepada nelayan lain yang sudah memiliki rekomendasi yang bisa membeli solar ke SPBU, meski jumlahnya terbatas
Sehingga bila stok solar di pemilik rekom sudah habis, maka nelayan lain tidak bisa melakukan pemeblian sendiri, dan masih menunggu pemilik rekom melakukan pembelian ke SPBU.
Padahal, pengajuan surat rekomendasi pembelian solar yang diajukan nelayan kepulauan pada satker terkait, membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk penerbitannya.
Mereka menyesalkan, pada saat ada pengajuan, pemerintah daerah berdalih akan melakukan verifikasi. “Masak seperti ini prilaku pejabat. Padahal ini jelas untuk kebutuhan nelayan.
“Kami curiga jangan-jangan ketika diminta data nelayan malah tidak tahu, meski sudah tahu malah nantinya di mark up untuk kepentingan pribadi,” tudingnya.
Warga dari kepuluan tersebut berasal dari wilayah Pulau Raas, Kangean, Arjasa dan Masalembu dan diterima di ruang Komisi II DPRD. Anggota Komisi II, Muchlis, mengaku akan menampung aspirasi masyarakat nelayan kepulauan, untuk kemudian dicarikan solusi pemecahannya. (san)
