Madura Aktual, Pamekasan; Keberadaan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang identik slogan Bumi Gerbang Salam dipertanyakan oleh legislator setempat.
“Selama ini kondisinya cenderung stagnan dan tidak ada perubahan berarti,” ungkap Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, Jum'at (08/05/2015).
“Selama ini kondisinya cenderung stagnan dan tidak ada perubahan berarti,” ungkap Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, Jum'at (08/05/2015).
"Saya berharap agar beliau (Syafii dan Kholil) bisa menyusun iklim investasi di Pamekasan, sehingga tidak menjadi 'kota mati' seperti sekarang," katanya
Pihaknya juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupaten Pamekasan, Achmad Syafii dan Kholil Asy'ari (ASRI) agar menyusun iklim investasi yang baik dan kondusif.
Hal itu diungkapkan Suli berkenaan dengan refleksi dua tahun kepemimpinan pasangan ASRI, dan sudah menyisakan tiga tahun kepemimpinan.
Suli Farid mengungkap, Pamekasan bukanlah daerah miskin dan tidak diminati oleh sejumlah investor. Justru sebaliknya, Pamekasan merupakan wilayah yang menyimpan kekayaan melimpah. Bahkan disinyalir sudah siap bersaing dengan daerah-daerah lain.
"Investasi itu bisa terkait peluang usaha perhotelan, usaha retoran dan lainnya. Tentunya harus sesuai dengan budaya hidup masyarakat Pamekasan," urainya.
Sebab, tambah politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, sekarang ini sudah tidak bisa mengurung diri, saatnya Pamekasan berbenah dan bersaing dengan kabupaten lain, khususnya di Jawa Timur.
“Kita meminta agar pemerintah segera merumuskan konsep pengembangan ekonomi yang matang, praktis dan tepat,” harap Suli.
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, harus melibatkan pihak ketiga dan tim ahli bidang ekonomi. "Bukan kita tidak percaya terhadap tim ekonomi yang ada, tetapi yang kita tahu kreatifitas dari teman-teman eksekutif masih belum kelihatan," imbuhnya.
Sulis mencontohkan, seperti yang terjadi di Jawa Tengah, dan di sebagian kabupaten di wilayah tersebut sudah ada yang melibatkan pihak ketiga. Bahkan peranan dan keterlibatan pihak ketiga terbilang sukses, mereka menyusun konsep pengembangan ekonomi dan juga mempelajari potensi yang ada.
Selain itu, investasi tersebut juga dinilai sebagai konsep yang tepat dan diakui oleh sejumlah kabupaten di Indonesia. Sehingga nantinya pemerintah juga dapat memberikan peluang dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, otomatis mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
"Bagaimanapun, saat ini masyarakat tidak lagi membutuhkan program-program atau bentuan sosial yang bersifat konsumtif," pungkasnya. [brjtm/san]
